Dosanya Bakre

Posted: November 25, 2012 in Uncategorized

Pada tanggal 29 Mei 2011 genap lima tahun lumpur Lapindo merusak kehidupan warga Porong dan sekitarnya. Berdasarkan catatan Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) dalam kurun waktu empat tahun, negara sudah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp5,1 triliun untuk lumpur Lapindo. Akibat tragedi Lumpur Lapindo ini, masyarakat menderita kerugian secara langsung yang amat besar, seperti kerusakan aset dan infrastruktur sebagai dampak langsung tragedi lumpur Lapindo.

Sampai kini, persoalan ganti rugi warga belum selesai. Warga yang masih belum dilunasi ganti ruginya telah mengikuti skema yang ditawarkan Lapindo dengan cara cicil sebesar 15 juta/bulan. Namun dalam kurun 10 bulan terakhir ini warga hanya menerima pembayaran sebesar lima juta rupiah saja. Sejak September 2010 sampai sekarang, Lapindo tidak menepati janjinya membayar cicilan terebut. Sampai sekarang warga hanya menerima cicilan 5-10 juta saja. Nasib warga pun jadi tidak menentu.

Tak hanya itu, PT. Kaltim Prima Coal, perusahaan yang dipimpinnya sebagai tersangka kasus mafia pajak yang dibeberkan oleh Gayus Tambunan, membuat Kalimantan Timur dan sekitarnya menanggung daya rusak tambang batubara. Mulai dari krisis air, listrik, banjir, pelanggaran HAM, serta ganguan kesehatan.

Namun ironisnya, Presiden SBY memberikan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Aburizal Bakrie, sosok yang menyebabkan kehancuran ekologis di sejumlah daerah di Indonesia. Penghargaan tersebut dinilai tidak patut diberikan karena persoalan lumpur Lapindo sampai saat ini tidak kunjung tuntas.

Wajah lain Bakrie
Sulit menolak kenyataan penghargaan Bakrie Award yang diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2011 adalah sesuatu yang brillian. Karena keluarga Bakrie sebagai pemberi dana untuk pembangunan Freedom Institute berhasil mencuri simpati dengan memberi penghargaan pada anak bangsa Indonesia berdedikasi tinggi yang sebelumnya terlupakan atau mungkin tidak dikenal publik.

Aburizal Bakrie memang bersalah dalam kasus Lapindo yang belum tuntas hingga kini. Menyisakan begitu banyak keluarga yang kehilangan rumah, pekerjaan hingga masa depan anak-anak mereka pun bak kabut gelap. Namun, penghargaan atas dedikasi tanpa pamrih yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut adalah satu soal lain, sedangkan dosa-dosa Aburizal Bakrie dan keluarganya adalah soal lain lagi.

Soal lain itulah yang menjadi ironi tersendiri ketika pemerintah sudah lalai mengapresiasi Bakrie yang berdosa atas terjadinya tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia dan telah banyak menelan kerugian warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanah dan rumah tenggelam, air dan udara tercemar, tanah mengalami penurunan, kehilangan pekerjaan, dan pendidikan sekolah anak-anak mereka.

Melawan lupa atas Lapindo
Sebagian publik mungkin sudah lupa atas apa yang terjadi, bagaimana saudara kita di Sidoarjo menanggung derita, sengsara akibat semburan lumpur Lapindo. Bahkan saat ini sudah tidak lagi menjadi isu pokok karena sudah tertutupi oleh berita-berita lain seperti kasus korupsi wisma atlet yang dilakukan oleh Nazaruddin dkk.

Syukurlah, sebuah koalisi LSM yang menamakan dirinya “Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo” menyerukan tanggal 29 Mei sebagai aksi solidaritas terhadap korban lumpur Lapindo untuk melawan lupa.

Bahkan tak hanya di Jakarta, di beberapa wilayah juga melakukan aksi yang sama untuk melawan lupa serta bentuk solidaritas terhadap masyarakat korban Lapindo seperti di Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, dan beberapa daerah lainnya.

Setelah kemerdekaan Indonesia yang ke-66 ini kita masih melihat potret pendidikan anak-anak Indonesia yang carut-marut. Sangat jelas bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa, termasuk anak-anak korban lumpur Lapindo.

Semburan lumpur Lapindo terus berlangsung tanpa ada upaya cerdas dari negara dan Lapindo untuk mengatasinya. Di sisi lain, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya bisa menjadi alat agar seluruh anak Indonesia bisa mengakses pendidikan secara gratis, ternyata tidaklah direalisasikan sesuai rencana.

Pada praktiknya, selama bersekolah anak-anak korban Lumpur Lapindo ternyata masih dikenakan biaya seragam, buku, daftar ulang, sumbangan uang gedung, ujian, pengambilan rapor, dan sebagainya.

Hal inilah yang mendorong terbentuknya Gerakan Donasi Sahabat Anak Lumpur. Sebuah gerakan untuk menyatukan solidaritas kepada korban lumpur Lapindo, terutama untuk kelangsungan pendidikan anak-anak korban lumpur Lapindo. Sebuah gerakan yang sudah dilakukan pertama kalinya di Kontras pada tanggal 8 Juli 2010, dan sudah membantu pendidikan 103 anak korban lumpur Lapindo.

Bantuan terdahulu telah mencapai Rp 43.644.500 sesuai dengan kebutuhan. Uang itu untuk membayar SPP, buku, seragam, ujian, dan biaya bangunan/gedung sekolah. Dan sampai saaat ini pun mereka masih melakukan gerakan di Jawa Timur.

Namun pada intinya semua itu dilakukan supaya masyarakat tidak lupa atas terjadinya luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo dan sekitarnya disebabkan bukan karena bencana alam, tapi karena kesalahan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo. Dan ini bukti ketidakbecusan dan ketegasan pemerintahan SBY yang dilakukan oleh salah satu korporasi di negeri ini.

Karena itu, pemerintah seharusnya bukan berkonsentrasi lagi pada apa penyebabya, melainkan pada apa yang harus dilakukan untuk membuat penderitaan masyarakat di sana berkurang, dan mereka bisa meneruskan hidup dengan baik. Konsentrasi juga perlu diberikan kepada penyelamatan kehidupan masyarakat yang belum terkena dampak atau belum dianggap berada di wilayah bencana. Serta menyelesaikan ganti rugi yang belum dibayarkan oleh pihak Lapindo bagi warga yang sudah terkena dampaknya.

Komentar ditutup.